Lounching Sekolah Demokrasi KPU Kota Prabumulih

WASPADA NEWS

PRABUMULIH – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Prabumulih menyelenggarakan sekolah demokrasi angkatan pertama. Launching sekolah demokrasi itu dihadiri langsung Anggota  KPU RI Ilham Saputra.

Acara tersebut berlangsung di pendopoan rumah dinas (Rumdin) Walikota Prabumulih,sabtu (07/03/2020) dihadiri Sekda Prabumulih,  Elman ST, Ketua KPU Prabumulih, Marjuansyah beserta komisioner Andry Swantana, Surya Muda Karana, Era Hustri dan Titi Marlinda, Forkompinda dan para undangan lainnya.

Ketua KPU Prabumulih, Marjuansyah mengungkapkan, selain launching sekolah demokrasi juga ada seminar yang mengusung tema “Penguatan Demokrasi dan Partisipasi Masyarakat Peran Milenial Ditengah Arus Politik Paragmatis”.

Selain itu, program sekolah demokrasi merupakan sebagian kecil proses pendidikan politik yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas demokrasi kedepan dan mampu meloloskan diri dari persoalan yang kerap di jumpai di pemilihan kepala daerah. “Untuk angkatan pertama ini terdiri dari dua segmen, yakni pelajar dan masyarakat umum. Pelajar dari 16 sekolah sebanyak 484 siswa dan umum 76 siswa,” katanya kemarin.

Marjuansyah menerangkan, program sekolah demokrasi yang ada 24 pertemuan ini di isi dengan tatap muka (Teoritis) dan kunjungan ke kantor DPRD. Ada juga kegiatan untuk komunitas yang menolak politik uang atau hoax.

“Semoga program ini berkelanjutan dan berjalan dengan sukses. Artinya kedepan masyarakat Prabumulih hadir di TPS karena kesadaran penuh berpartisipasi dalam rangka memilih pemimpin yang berkualitas,” ungkapnya.

Marjuansyah menambahkan, meskipun demokrasi di Prabumulih sudah terbilang bagus dengan capaian partisipasi pemilih 83 persen. “Kita tidak puas capaian dalam angka, penting bagi kita capaian dalam substansi,” katanya.

Senada, anggota KPU RI Ilham Saputra menjelaskan, melalui program sekolah demokrasi dapat mencetak kader kader yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu tidak hanya sekedar berpartisipasi sebagai pemilih semata. “Keterlibatan masyarakat pada pilkada 2019 sangat minim, padahal partisipasi masyarakat bisa dalam bentuk pengawasan kemungkinan adanya kecurangan dan potensi kecurangan,” ujarnya.

Disisi lain Ia berharap lahir kesadaran yang membuat pemilu berlangsung dengan baik yang menjadikan masyarakat sebagai pemilih rasional. “Masyarakat memilih pemimpin yang bisa mengubah nasib mereka melalui kebijakan kebijakan yang diambil pemerintah jika dia terpilih,” pungkasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *