Pemkot Prabumulih Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Bersama Kemendagri RI
PRABUMULIH – Pemerintah Kota Prabumulih kembali berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri). Rapat berlangsung secara virtual melalui platform Zoom Meeting dan diikuti oleh seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia. Kegiatan ini merupakan agenda rutin yang bertujuan memperkuat sinergi antar-pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, di tengah dinamika ekonomi nasional maupun global.
Pemkot Prabumulih diwakili oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Drs. H. Muhammad Ali, M.Si, yang mengikuti rapat dari Ruang Rapat Wali Kota Prabumulih. Turut mendampingi, sejumlah perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Balitbang, BPS Kota Prabumulih, Perwakilan Dandim 0404/PP, Inspektorat, Dinas Sosial, Disperindag, Dinas Ketahanan Pangan, Diskominfo, serta Bagian Perekonomian Setda Kota Prabumulih.(04/06/2025)
Rapat dibuka dengan pemaparan oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Drs. Tomsi Tohir Balaw, M.Si, yang menyampaikan perkembangan sejumlah program prioritas nasional sesuai arahan langsung Presiden Republik Indonesia. Beberapa program unggulan yang disoroti antara lain:
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
- Program Pembangunan 3 Juta Rumah
- Program Pembentukan Koperasi Merah Putih
- Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG)
- Program Sekolah Rakyat
- Program Pembangunan SMA Unggul Garuda (SUGAR)
Program-program tersebut tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam menekan angka inflasi nasional secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Direktur Statistik Harga BPS, Windhiarso Ponco Adi P., memaparkan perkembangan inflasi nasional minggu ke-5 bulan Mei 2025. Berdasarkan data BPS, secara umum terjadi tren deflasi di sebagian besar wilayah Indonesia. Dari 38 provinsi, sebanyak 31 provinsi tercatat mengalami deflasi, sementara hanya 7 provinsi yang mencatatkan inflasi, menandakan efektivitas pengendalian harga di berbagai daerah.
Partisipasi aktif Pemerintah Kota Prabumulih dalam agenda nasional ini merupakan wujud komitmen untuk terus memantau dinamika harga, mengendalikan laju inflasi daerah, dan melindungi daya beli masyarakat, terutama kalangan rentan. Pemkot Prabumulih juga menegaskan akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan berbagai stakeholder daerah dalam menyusun strategi yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan ekonomi terkini.(dth)
