Warga Datangi Kantor Kepala Desa Lembak Minta Keadilan

WASPADA NEWS

LEMBAK – Adanya bantuan dari Pemerintah seperti PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang tidak merata di Desa Lembak membuat beberapa warga mendatangi kantor Kades (Kepala Desa).

Bantuan dari Pemerintah untuk warga yang terdampak Covid-19 (Corona) pun tidak didapat oleh beberapa warga Lembak. Seperti yang dialami Yansari (50) dan Kasim (70) tidak pernah sama sekali mendapatkan bantuan bentuk apapun dari pemerintah desa, baik itu berupa BNPT, BLT dan PKH.

“Bapak saya yang berumur 70 tahun yang tidak bisa lagi bekerja, belum sama sekali mendapat bantuan,” kata anak Kasim sembari menangis yang ditemani Yansari ke Kantor Kades Lembak mengatakan kepada portal ini.

Tujuan mereka datang ke Kantor Kades Lembak dengan harapan adanya bantuan selanjutnya juga diikut sertakan untuk mendapat bantuan dari Pemerintah setempat.

Sementara itu Kepala Desa Lembak, Jasmadi mengatakan, bahwa data yang mendapat bantuan itu adalah data lama yang diambil dari data tahun 2015 yang lalu.

“Yang mendapat bantuan BNPT sebelum nya ada 42 KK (Kartu Keluarga) dan ada tambahan dari Dinsos (Dinas Sosial) 75 KK, jadi seluruhnya 117 KK yang mendapat BNPT”, kata Kades Lembak, Rabu (06/05/2020) saat diwawancarai setelah Kades melaksanakan rapat di kantor Kepala Desa Lembak.

Dari 1.400 KK yang berada di Desa Lembak selain yang mendapat bantuan BNPT 117 KK ada juga PKH 14 orang dan untuk BLT 14 orang.

Disinggung adanya informasi dari warga Lembak, bahwa dalam data tersebut ada beberapa nama yang orang nya sudah meninggal, Kades mengatakan bahwa data tersebut dari Dinsos yang merupakan data lama.

“Data tersebut bukan usulan kami, jadi itu data lama yang timbul dari sensus ekonomi dan kependudukan tahun 2010 dan diperbaharui tahun 2015,” bebernya.

Lebih lanjut Kades mengatakan, Kades tidak bisa merubah data yang dikeluarkan oleh Kemensos melalui Dinas Sosial tersebut

“Kami selaku kepala desa tidak bisa merubah data, karna kalaupun data dirubah harus diverifikasi oleh Kemensos yang di keluarkan oleh Dinas Sosial, Kepala Desa tidak bisa mencoret itu arahan dari Kapolres, jadi harus persuasif dengan masyarakat dalam arti pendekatan kalau ada yang mau mengundurkan diri secara sukarela harus buat surat pernyataan,” ujarnya. (Angkasa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *