Soal Proyek yang Masih Bekerja Dimasa Pandemi Covid-19, ini Kata Kepala Dinas PUPR

WASPADA NEWS

PRABUMULIH – Adanya surat keputusan dari Mentri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan nomor surat S-247/MK.07/2020 yang berisikan dalam surat tersebut :

Sehubung dengan mewabahnya Corona Virus Disease (Covid-19) dibeberapa wilayah di Indonesia yang saat ini membutuhkan aksi yang cepat yang dapat digunakan untuk pencegahan dan penanganan Covid-19.

Bersama ini kami meminta agar seluruh proses pengadaan barang/jasa untuk seluruh jenis/bidang/subbidang Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik selain Bidang Kesehatan dan Bidang Pendidikan, baik yang sedang berlangsung maupun belum dimulai prosesnya untuk dapat dihentikan pelaksanaannya.

Untuk subbidang Gedung Olah Raga (GOR) dan subbidang Perpustakaan Daerah pada DAK Fisik bidang pendidikan termasuk yang dihentikan proses barang/jasanya.

Penghentian proses pengadaan barang/jasa sebagai mana dimaksud di atas agar dapat dilakukan sejak tanggal ditetapkan nya surat ini, (27 April 2020,red).

Untuk itu, bersama surat ini Sudara dapat segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penghentian proses pengadaan barang/jasa pada DAK Fisik tersebut.

Surat tersebut ditujukan kepada: Gubernur/Bupati/Wali Kota penerima DAK Fisik se-Indonesia. Dan ditanda tangani langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Terkait dengan adanya proyek yang masih bekerja dimasa pandemik Covid-19, Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) H Beni Akbar menjelaskan bahwa pekerjaan proyek yang dikerjakan sekarang ini sebelum dikeluarkan nya surat dari Menteri Keuangan.

“Bukan disuruh stop kerja, yang sudah jalan ya tetap jalan, itu juga seperti dana DAK kita juga ada yang dari SKDM (Surat Keputusan Dua Menteri), tapi setelah dikeluarkan nya surat dari Menteri Keuangan untuk proyek yang sekarang kita tunda dulu,” bebernya, saat ditemui di ruangkerjanya, Selasa (28/04/2020).

Masih dijelaskan Beni Akbar, kalo untuk dana DAK kita tidak kena (Sebelum surat dikeluarkan,red) karna kita sudah proses, yang kena itu yang belum diproses sebelum surat itu diedarkan, karna itu kita sudah kontrak jalan.

Ditanya sampai kapan penundaan tersebut, H Beni panggilan akrabnya mengatakan, “kita tidak tau, karna kita tidak ada yang ditunda kita tidak monitor lagi,” tuturnya.

“Kita juga termasuk cepat prosesnya, kita memang ada dari DAK tapi itu sudah selesai prosesnya sebelum surat dari Menteri Keuangan dikeluarkan,” jelasnya. (Angkasa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *